Aturan Baru Mahkamah Agung

Agen Casino

Aturan Baru Mahkamah Agung  – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sejumlah permintaan uji materi Ketetapan KPU (PKPU) Nomer 20 Tahun 2018 terkait penyalonan anggota DPR serta DPRD yg menampung peraturan larangan untuk eks tahanan perkara korupsi berubah menjadi anggota caleg (calon legislatif) .

Menyikapi perihal itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengakui belum juga semuanya membaca salinan komplet putusan dari MA. Kata Febri, apa pun ketentuan MA, KPK akanlah tetap menghormatinya.

” Ya semestinya KPK jadi institusi penegak hukum mesti mesti menghargai peradilan, ” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018) .

‎Meskipun demikian, KPK cukuplah sedih dengan ketentuan itu. Dikarenakan, sejak mulai awal KPK mengharapkan ada perbaikan dalam metode demokrasi terlebih disaat Pemilu dengan tak membuat eks tahanan korupsi jadi calon legislatif.

” Walaupun di muka KPK sangatlah mengharapkan terdapatnya perbaikan yg sangatlah penting yg dapat dilaksanakan bersama buat menyaring calon legislatif biar tak berlangsung lagi korupsi di DPR atau di DPRD, ” terangnya.

Febri mengharapkan mudah-mudahan ada perbaikan sehabis menyaksikan putusan MA pada peraturan KPU itu. KPK bakal melangkah sehabis membaca salinan putusan dari MA.

” Yg pastinya KPK dengan kewenangannya bakal bertambah mengamati tuntutan pencabutan hak politik selama memang sesuai sama realita persidangan serta kewenangan KPK, ” katanya.

Awal kalinya, KPK mengatakan, udah ada 220 anggota dewan yg andil perkara korupsi. Dari 220 anggota dewan itu, 145 antara lain adalah legislator dari 13 propinsi yg berada pada Indonesia.