Aturan Pasal Pasal Hukum Poligami Di Aceh

Agen Casino

Aturan Pasal Pasal Hukum Poligami Di Aceh – Perancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga yg mengontrol tentang poligami masih dikaji Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) . Dalam qanun disebutkan, ada syarat-syarat yg butuh dipenuhi apabila suami ingin menikah lebih dari satu. Apa itu?

Dalam draft Raqan Hukum Keluarga  , poligami diatur dalam BAB VIII tentang beristri lebih dari seorang. Ada lima permasalahan yg mengkaji bersangkutan kasus ini mulai dari syarat-syarat hingga sampai permasalahan izin.

Permasalahan 46 dalam Raqan menjelaskan syarat-syarat seorang suami yg dibolehkan berpoligami. Diantaranya punyai kemampuan dengan lahir dan batin. Qanun yg dibuat membuat perlindungan wanita dari nikah siri ini mengontrol hak yg sama antar tiap-tiap istri dan anak-anak.

Bunyi permasalahan 46 ialah :

(1) Seorang suami dalam tempo yg bersamaan dapat beristri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.
(2) Aturan penting beristri lebih dari 1 (satu) orang harus punyai kemampuan, baik lahir atau batin dan bisa berlaku adil pada istri-istri dan anak-anaknya.
(3) Kemampuan lahir seperti disebutkan pada ayat (2) ialah kemampuan dalam penuhi kepentingan sandang, pangan dan rumah untuk kehidupan istri-istri dan anak-anaknya.
(4) Kemampuan itu harus dibuktikan dengan beberapa penghasilan yg diperoleh tiap-tiap bulan dari hasil pekerjaan baik jadi Piranti Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani atau nelayan atau pekerjaan lainnya yg sah.
(5) Kemampuan batin seperti disebutkan pada ayat (2) ialah kemampuan untuk penuhi kepentingan, biologis, kasih sayang dan spiritual pada lebih dari seorang istri.
(6) dalam urusan aturan penting seperti disebutkan pada ayat (2) kemungkinannya kecil dipenuhi, seorang suami dilarang beristri lebih dari 1 (satu) orang.

Selain itu, dalam qanun disebutkan syarat-syarat suami dapat berpoligami. Dalam permasalahan 47 diterangkan suami yg dapat menikah untuk ke-2 hingga sampai keempat kalinya harus dapatkan izin dari Mahkamah Syar’iyah. Pernikahan tanpa izin Mahkamah Syar’iyah di pandang tak punyai potensi hukum.

Untuk permasalahan izin Mahkamah Syar’iyah diatur dalam permasalahan 48. Ada tiga aturan yg disebutkan dalam permasalahan, akan tetapi salah satunya harus dipenuhi suami.

Isi komplit permasalahan 48 ialah :

(1) Mahkamah Syar’iyah cuman berikan izin pada suami yg dapat beristri lebih dari 1 (satu) apabila :
a. Istri tak dapat kerjakan kewajiban seperti diatur dalam Qanun ini ; atau
b. Istri dapatkan cacat badan atau penyakit yg tak dapat pulih, yg dibuktikan dengan informasi dari dokter ahli. ; atau
c. Istri tak dapat melahirkan keturunan, yg dibuktikan dengan informasi dari dokter ahli.
(2) Syarat-syarat seperti disebutkan pada ayat (1) merupakan syarat-syarat pilihan, bermakna diantara satu aturan terpenuhi seorang suami udah dapat utarakan keinginan beristri lebih dari 1 (satu) orang meskipun istri atau istri-istri sebelumnya tak menyetujui, Mahkamah Syar’iyah dapat berikan izin pada suami untuk beristri lebih dari seorang.

Tidak sekedar aturan penting itu, ada sekian banyak syarat-syarat lain yg butuh dipenuhi biar dapatkan izin dari Mahkamah Syar’iyah.

Syarat-syarat itu diatur dalam Permasalahan 49 yg didalamnya :

(1) Tidak sekedar aturan penting seperti disebutkan dalam Permasalahan 48 ayat (2) , untuk dapatkan izin Mahkamah Syar’iyah mesti dipenuhi syarat-syarat :
a. tersedianya persetujuan istri atau istri-istri ; dan
b. tersedianya keputusan bila suami bisa jamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan istri atau istri-istri seperti disebutkan pada ayat (1) huruf a dapat dikasih dengan tertera atau bisa saja dengan lisan.
(3) Persetujuan lisan seperti disebutkan pada ayat (2) dapat dikasih oleh istri di muka sidang Mahkamah Syar’iyah.
(4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tak diperlukan buat seorang suami, apabila istri atau istri-istrinya kemungkinannya kecil diminta persetujuannya dan tak bisa saja pihak dalam persetujuan atau bila tak ada khabar dari istri atau istri-istrinya paling kurang 2 (dua) tahun atau sebab lain yg perlu dapatkan faktor hakim.

Sejenak permasalahan terakhir bab poligami ialah permasalahan 50 menuturkan, ” tata langkah utarakan keinginan beristri lebih dari seorang sama dengan aturan perundang-undangan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif, memaparkan, poligami secara prinsip diperbolehkan sama dengan hukum dalam agama Islam dan udah diatur dalam Alquran. Akan tetapi, selama ini sebagian orang menikah dengan wanita dengan siri atau barangkali tak tersebut oleh negara sampai pertanggungjawaban pada istri dan anak dari nikah siri itu berubah menjadi tak jelas.

” Selama ini kan dikarenakan diperbolehkan oleh hukum Islam, ramai terjadi kawin siri yg kita tahu. Sebab itu dengan ramai berlangsungnya kawin siri ini pertanggungjawaban pada Tuhan atau anak yg dilahirkan ini kan lemah, ” kata Musannif, Sabtu (6/7) .