Home / berita umum / Dalam Rapat Pleno Seharusnya Pendukung Tak Datang Ke KPU

Dalam Rapat Pleno Seharusnya Pendukung Tak Datang Ke KPU

Dalam Rapat Pleno Seharusnya Pendukung Tak Datang Ke KPU – Kepolisian mengatakan sampai Sabtu (29/6) ini belum memperoleh laporan bab gerakan massa ke Komisi Penentuan Umum kala pengesahan pasangan calon dipilih di Pemilihan presiden 2019, pada Minggu (30/6) .

” Hingga saat ini belumlah ada pemberitahuan. InsyaAllah lancar, ” kata Kepala Sektor Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Sabtu (29/6) .

Apabila juga ada massa yg mau berunjuk rasa, menurut Argo, jadi mereka mesti menuruti proses sama dengan undang-undang Nomer 9 Tahun 1998 terkait Kemerdekaan Mengemukakan Saran di Muka Umum.

Untuk amankan pengesahan ini, kepolisian bersama-sama TNI dapat menerjunkan hampir 10 ribu personil di kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) . Argo mengemukakan faksinya pun sudah bekerjasama dengan seluruh pihak termasuk juga sektor kesehatan Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan DKI serta Satpol PP DKI.

” Untuk esok kami ada agenda dengerin ketentuan KPU, kami telah sediakan rencana disana, ” katanya.

Sesaat eksperimen jalan raya dapat diaplikasikan terkait keadaan. Apabila tak nampak penimbunan kendaraan, rute jalan raya dapat berlaku normal.

” Kami lihat seperti apa, kelak Dirlantas telah mempersiapkan eksperimen, ” sebut ia.

Mahkamah Konstitusi (MK) didapati telah menampik semua permintaan team Prabowo Subianto serta Sandiaga Uno pada sidang pergesekan Pemilihan presiden 2019.

MK beralasan tuntutan Prabowo tak beralasan menurut hukum. Dengan begitu, ketentuan yg dibacakan pada Kamis (27/6) itu mengukuhan Joko Widodo serta Ma’ruf Amin jadi presiden serta wapres dipilih.

Sesaat seusai ketentuan MK, Prabowo Subianto sudah berikan pengakuan terima hasil ketentuan MK. Pada Sabtu ini, Gerindra pun mengatakan jika Prabowo-Sandi tak kan tempuh langkah hukum kelanjutan untuk menanggapi ketentuan itu.

KPU awalnya janji dapat mengadakan pengesahan capres serta wapres paling lamban tiga hari pasca-putusan MK.

Ketua KPU Arief Budiman melarang partisan pasangan calon hadir pengesahan esok lantaran acara esok bukan arena kampanye.

” [Pendukung] tak mesti [datang ke KPU]. Ini kan rapat pleno pengesahan, bukan arena atraksi, atau arena kampanye. Ini rapat pleno terbuka pengesahan pasangan calon dipilih Pemilu 2019, ” kata Arief kala dijumpai di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (28/6) .

About penulis77