Home / berita umum / KPU Ngotot Melarang Eks Narapidana Nyaleg

KPU Ngotot Melarang Eks Narapidana Nyaleg

KPU Ngotot Melarang Eks Narapidana Nyaleg – KPU ngotot dapat memberlakukan ketetapan yg melarang eks narapidana utk nyaleg. Walaupun sebenarnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan dengan ketentuan khusus. Seluruhnya warga negara, termasuk juga instansi negara diperintah patuh putusan MK.

” Keputusan yg dirapikan dalam Ketetapan KPU (PKPU) itu tidak mematuhi hak konstitusional warga negara sama seperti di jamin oleh konstitusi lewat Klausal 28J ayat (2), Putusan MK No 42/PUU-XIII/2015 serta UU No 7 Th. 2017 mengenai Penentuan Umum, ” kata pakar hukum tata negara dari Kampus Udayana Bali, Jimmy Usfunan

Dengan cara filosofis, pembatasan hak asasi manusia cuma mampu dilaksanakan dengan perjanjian rakyat tersebut lewat wakil-wakilnya. Maka perihal ini pula yg menimbulkan konstruksi Klausal 28J ayat (2) UUD 1945 yg menuturkan : Dalam mobilisasi hak serta kebebasannya, tiap tiap orang mesti tunduk terhadap pembatasan yg diputuskan dengan undang-undang……. “

” Lantas biar memelihara hak konstitusional warga negara serta tdk dibatasi dengan cara sewenang-wenang oleh pembentuk UU, teristimewa mengenai pembatasan hak politik udah ada Putusan MK No No. 42/PUU-XIII/2015, yg konstruksi ketentuannya disertai Klausal 240 ayat (1) UU Pemilu, ” kata Jimmy yg lagi tengah berada pada Fraknfurt, Jerman faedah ikuti short course mengenai hukum ketatanegaraan ini.

elain ini, dalam hukum positif yakni Klausal 76 ayat (3) UU Pemilu mengedepankan ketetapan KPU diundangkan. Oleh maka itu, sikap KPU yg memaksakan PKPU berkaitan larangan eks koruptor/napi nyaleg tanpa adanya pengundangan dinilai memberikan ketidaktaatan pada sistim hukum yg ada.

” Kewenangan apa yg dipunyai oleh KPU maka mencabut hak konstitusional warga negara? Lebih-lebih perbuatan itu nyata-nyata bertentangan dengan Putusan MK serta undang-undang yg ada, ” pungkas Jimmy mengatakan.

About admin