Revisi UU Perkawinan, Perkawinan Anak Adalah Pelanggaran Hak Anak

Agen Casino

Revisi UU Perkawinan, Perkawinan Anak Adalah Pelanggaran Hak Anak – Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak (PPPA) , Lenny N Rosalin mengemukakan pemerintah dapat mengajukan umur perkawinan sekurang-kurangnya 19 tahun, baik untuk pria atau wanita. Hal demikian dituangkan untuk melakukan revisi UU Nomer 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

” Pemerintah telah mengakhiri naskah akademik, naskah perancangan undang-undangnya serta melaksanakan harmonisasi, ” tukasnya sama seperti dikutip Di antara, Jumat (12/7/2019) .

Lenny mengemukakan Menteri PPPA Yohana Susana Yembise telah mengantarkan surat pada Presiden Joko Widodo untuk memohon supaya menerbitkan surat presiden hingga koreksi Undang-Undang Perkawinan dapat selekasnya dikupas bersama-sama DPR. Menurutnya, koreksi Undang-Undang Perkawinan mesti berupaya penambahan umur sekurang-kurangnya perkawinan hingga tidak berlangsung perkawinan anak.

” Perkawinan anak adalah pelanggaran hak anak. Umur perkawinan yang rendah dapat beresiko pada pemenuhan hak-hak anak, ” tukasnya.

Ulasan mengenai koreksi UU Perkawinan oleh pemerintah cuma fokus pada Masalah 7 Ayat (1) yang katakan perkawinan cuma diijinkan apabila pria telah berusia 19 tahun serta wanita telah berusia 16 tahun.

” Azas koreksi Undang-Undang Perkawinan yaitu kesetaraan. Tidak bisa ada diskriminasi. Kesamaan substantif serta nondiskriminasi. jadi tidak dibedakan di antara lelaki serta wanita, ” tukasnya.

Umur 19 tahun selanjutnya di ambil, katanya, sebab telah melampaui umur anak yang menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak diputuskan sampai 18 tahun.

Prinsip yang didahulukan yaitu keperluan terpilih untuk anak Indonesia, dari mulai peraturan, program, serta pekerjaan, demikian Lenny N Rosalin.