Home / berita umum / Terbukti Bersalah Harus Di Hukum 9 Tahun

Terbukti Bersalah Harus Di Hukum 9 Tahun

Terbukti Bersalah Harus Di Hukum 9 Tahun – Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi pidana kurungan 9 th. penjara serta denda Rp 275 juta subsider kurungan penjara 6 bln.. Hak politik utk di ambil dalam jabatan umum juga diperintah dicabut sepanjang 5 th. kepada terdakwa utk persoalan suap amdal ini.

” Memohon majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tubagus Iman Ariyadi bersifat pidana 9 th., ” kata Jaksa KPK Helmi Syarif di Pengadilan Tipikor utk Pengadilan Negeri Serang, Jl Raya Serang-Pandeglang, Banten, Rabu (2/5/2018) .

Jaksa menilainya Iman bisa dibuktikan sah serta menekankan udah laksanakan tindak pidana korupsi dengan cara berbarengan serta berlanjut. Ini sama seperti dirapikan dalam di Pasal 12 huruf a Uundang-undang No 20 th. 2001 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

” Memohon majelis menjatuhkan hukuman penambahan terhadap terdakwa bersifat pencabutan hak utk di ambil serta jabatan umum sepanjang 5 th. sehabis terdakwa tuntas menekuni pidana pokok, ” kata Helmi.

Helmi menilainya, perihal yg memberatkan terdakwa salah satunya merupakan tak memberi dukungan program pemerintah wujudkan pemerintahan yg bersih dari KKN. Terdakwa memanfaatkan efek kekuasaannya laksanakan kejahatan serta melibatkan orang-orang. Juga dinilai tak menyadari dengan cara senantiasa jelas serta tak menyesali tingkah lakunya.

Tidak hanya menuntut wali kota, Jaksa KPK juga menuntut terdakwa Akhmad Dita Prawira bersifat pidana penjara 8 th.. Ia juga dituntut denda Rp 225 juta subsider kurungan 5 bln. penjara. Terdakwa menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal serta Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) .

Jaksa menilainya, hal yg memberatkan terdakwa Ahkmad Dita Prawira merupakan ambil alih andil serta kekeliruan pemeran beda utk menutupi kekeliruan atasannya. Jaksa juga menilainya terdakwa berapa kali mencabut info tanpa ada argumen yg sah maka membuat jadi lebih sulit persidangan.

Paling akhir, terdakwa atas nama Hendri yg juga Direktur PT Jayatama Primayasa dituntut pidana 5 th. penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bln. kurungan penjara.

” Menjatuhkan pidana terdakwa Hendri bersifat pidana penjara sepanjang 5 th. kurungan serta denda Rp 200 juta, ” tegasnya.

About admin